Kejaksaan Negeri Indramayu : Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Air Terjun Buatan, Bakal Ada Tersangka Baru

Tersangka Kasus Korupsi Air Terjun

Divipromedia.com, INDRAMAYU – Negara di rugikan kembali mencapai Rp. 1,1 Miliar, kasus korupsi pada pekerjaan fisik pembuatan tebing air terjun buatan tahap V di Kawasan Wisata Bojongsari Kabupaten Indramayu Jawa Barat tahun anggaran 2019 lalu oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

Kepala Kejari Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi melalui Kasi Intel Kejari Indramayu, Arie Prasetyo mengatakan Kejaksaan Negeri Indramayu, menetapkan tersangka yakni Mantan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indramayu, Carsim. Tuturnya, Kamis, (4/7).

BACA JUGA

Di tahun 2019 lalu, Carsim menjabat sebagai kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tebing air terjun buatan tersebut.

Namun dalam pengerjaannya, tebing yang ada di komplek wisata Bojongsari itu diduga menimbulkan potensi kerugian negara yang mencapai hingga Rp 1,1 miliar.

“Telah keluar hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat dengan potensi kerugian kurang lebih Rp 1.189.871.205,” ungkapnya

Atas perbuatannya, Carsim terancam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Tipikor. “Terhadap tersangka, kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Tipikor dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar,” jelasnya.

Atas hasil penyidikan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial C. Kemudian terhadap yang bersangkutan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan kelas IIB Indramayu,” ujar dia.

Arie menuturkan, saat ini penyidik dari Kejari Indramayu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, untuk mencari tersangka lain dalam kasus korupsi pembuatan tebing air terjun buatan itu.

TONTON JUGA

“Saat itu tersangka dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas dan PPK. Saat ini penyidik terus melakukan pengembangan terhadap perkara, dimungkinkan juga ada tersangka lain di perkara ini, jadi mohon waktu tim telah bekerja,” tutur dia.

Sementara, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Indramayu, Reza Pahlevi menambahkan, penyidikan kasus tersebut sudah dimulai sejak tahun 2023, kemudian ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan realisasi kontrak kerja, seperti harga dan volume.

“Kami meminta dukungan masyarakat, bahwa dalam rangka penegakan hukum, Kejari Indramayu berkomitmen untuk menuntaskan perkara tersebut sampai dengan selesai,” ucap dia. (DM2)