Sri Mulyani: Anggaran Pusat Data Nasional Mencapai Rp700 Miliar

Anggaran Pusat Data Nasional

Divipromedia.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pusat Data Nasional (PDN) mencapai Rp700 miliar.

Menurutnya, negara mengalokasikan dana yang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk anggaran tersebut untuk PDN.

PDN yang baru-baru ini mengalami gangguan akibat serangan hacker termasuk dalam komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024. “Kapasitas satelit mencapai Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Total belanja untuk Kominfo mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun,” ujar Sri Mulyani, Jum’at (28/6).

BACA JUGA

Sri mulyani menjelaskan bahwa belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp1.145,3 triliun per Mei 2024. Anggaran tersebut sudah dibelanjakan sebesar 34,4 persen dari total pagu anggaran, atau 14 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi mencapai Rp824,3 triliun. Ani mengatakan, angka ini naik 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan sudah mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.

Rinciannya, Rp388,7 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

Selain itu, belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun digunakan untuk subsidi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.

Untuk infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. “Jika dibandingkan tahun lalu, ini meningkat tajam sebesar 20,6 persen. Tahun lalu, belanja infrastruktur mencapai Rp93,7 triliun, sekarang melonjak ke Rp112,9 triliun. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir,” jelas Ani.

Terlepas dari anggaran infrastruktur yang cukup besar, termasuk untuk mengelola data center, faktanya PDN tidak kebal dari serangan siber.

TONTON JUGA

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui Pusat Data Nasional mengalami gangguan pada Kamis (20/6) yang berdampak pada sejumlah layanan publik di Indonesia. Salah satu yang paling terdampak dan viral adalah terganggunya layanan imigrasi di bandara.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa serangan siber tersebut disebabkan oleh ransomware dari kelompok Lockbit 3.0.

Ini merupakan bagian dari modus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Punkasnya. (DM1)