Pj Bupati Cirebon Pimpin Rapim, Bahas Realisasi APBD dan Penurunan Stunting

Pj Bupati Cirebon

KABUPATEN CIREBON, divipromedia.com — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, memimpin rapat pimpinan (rapim) bersama sejumlah kepala perangkat daerah di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (7/10/2024).

Dalam rapim tersebut, berbagai isu penting yang menyangkut perkembangan Kabupaten Cirebon dibahas, mulai dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga penanganan stunting.

Wahyu Mijaya menyampaikan hasil rapat di tingkat Provinsi Jawa Barat sebelum dilanjutkan dengan pemaparan dari kepala perangkat daerah. Topik yang dibahas meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, realisasi APBD, antisipasi bencana, penanganan kemiskinan, dan upaya penurunan angka stunting.

Menurut Wahyu, penyerapan APBD di Kabupaten Cirebon sudah menunjukkan progres yang baik, meskipun perlu dilakukan percepatan dalam realisasi pendapatan dan belanja. “Penyerapan APBD sudah cukup baik, namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan beberapa alokasi anggaran belum terealisasi,” ujar Wahyu usai rapat.

Wahyu juga menekankan pentingnya laporan prognosis untuk mengetahui potensi realisasi anggaran pada bulan Oktober, November, dan Desember. “Laporan prognosis akan membantu melihat berapa anggaran yang bisa direalisasikan sehingga alokasi yang ada dapat dioptimalkan dan terserap dengan baik,” tambahnya.

Ia mengapresiasi dinas-dinas yang telah bekerja keras dalam merealisasikan APBD, namun mengingatkan bahwa dinas yang belum maksimal bukan berarti memiliki kinerja buruk. “Penyerapan yang kurang optimal lebih disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan,” jelas Wahyu.

Selain APBD, rapim juga membahas masalah kemiskinan dan stunting di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting, dengan hasil yang mulai terlihat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd., menjelaskan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak masuk dalam kategori kritis.

“Tidak ada indikator yang mencapai kategori merah, namun kita juga belum mencapai kategori hijau,” kata Hilmy.

Ia menambahkan, beberapa program masih berada di kategori oranye dan abu-abu, sehingga perlu upaya ekstra dari seluruh pihak untuk mempercepat pencapaian program penanganan kemiskinan dan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dengan rapim ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, serta memperbaiki angka stunting di daerah tersebut. (DM1)