Jelang Nataru: Jalan dan Jembatan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya dengan Kondisi Kemantapan Capai 84,33 Persen

JAKARTA, (Divipromedia.Com) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat-Papua Barat Daya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga turut ambil bagian secara aktif dalam rangka mempersiapkan infrastruktur jalan dan jembatan menghadapi libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya.

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida dalam paparannya mengatakan, total panjang Jalan Nasional di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya sepanjang 1.335,29 Kilometer (km) dengan kondisi kemantapan 84,33%.

“Kemantapan jalan tersebut yaitu, di Provinsi Papua Barat 83,04% dan Kemantapan Provinsi Papua Barat Daya 86,28%,” kata Wida saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat-Papua Barat Daya, Senin (09/12/24).

Menurut Wida, Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya terdiri dari, Jalan Lintas Utara Pulau Papua sepanjang 102,26 km dengan kemantapan 72,84%, Jalan Lintas Tengah Pulau Papua sepanjang 815,75 km dengan kemantapan 87,33%, Jalan Lintas Selatan Pulau Papua sepanjang 329,96 km dengan kemantapan 80,41%, dan Jalan Penghubung Lintas Pulau Papua sepanjang 87,32 km dengan kemantapan 84,62%.

Adapun Kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan menghadapi Nataru 2025 yang BPJN Papua Barat-Papua Barat Daya, yakni, pemeliharaan rutin pada jalan (penutupan lubang), bahu jalan (pengendalian tanaman), drainase, jembatan (pengendalian tanaman dan pengecatan), serta pekerjaan perkerasan jalan.

Di Papua Barat-Papua Barat Daya sendiri tambah Wida, terdapat 26 titik rawan bencana longsor, 10 titik rawan bencana banjir, dan 7 titik rawan kemacetan.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPJN Papua Barat-Papua Barat Daya menyiapkan alat berat (disaster relief unit) sebanyak 48 unit dan material penanganan darurat kami siapkan di lokasi yang tersebar di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya,” tutur Wida.

Wida menuturkan, selain itu BBPJN Papua Barat-Papua Barat Daya menyiapkan Posko Nataru Tahun 2024 sebanyak 14 posko yang berada di sepanjang jalan nasional di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya, “posko tersebut akan dilengkapi dengan tempat istirahat, toilet, perlengkapan ibadah, dan kelengkapan K3 serta kesehatan,” jelasnya.

Kepala BPJN Papua Barat-Papua Barat Daya Oktaviano Dewo Satriyo Putro mengatakan terdapat rencana usulan dibangunnya akses jalan baru sepanjang 26,15 kilometer dari Torea menuju Bandara Siboru dengan waktu tempuh 45 menit.

“Sedangkan akses jalan yang sudah ada menuju bandara saat ini sepanjang 35.40 km dengan lebar badan jalan didominasi antara 4-4,5 meter dengan waktu tempuh 90 menit,” kata Oktaviano.

Telah dilakukan beberapa pembahasan alternatif trase yang hingga saat ini mengerucut pada trase usulan Pemda Kabupaten Fakfak sebagaimana terdapat pada surat nomor 600.1.8/783/Bup/2023 tanggal 23 Oktober 2023 prihal rencana Pembangunan Jalan Paralel Menuju Bandara Siboru.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, Kunker Reses ini tentunya bertujuan untuk meninjau infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya terlebih menjelang Nataru.

“Selain itu, kami dari Komisi V ingin mengetahui sejauh mana rencana usulan pembangunan akses jalan baru menuju Bandara Siboru,” tandasnya. ***