Potensi Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog

Potensi Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog

Potensi Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog

Divipromedia.com, JAKARTA – Adanya potensi korupsi dalam pembelian barang dan jasa pemerintah melalui platform E-Katalog. Meskipun pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan platform elektronik, masih banyak modus korupsi yang perlu diwaspadai. Ungkap, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi

Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, LKPP telah mengembangkan sistem e-audit yang mampu melacak berbagai modus korupsi dan terintegrasi langsung dengan instansi pemerintah terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami meluncurkan platform e-audit yang akan memberikan alarm di inspektorat setiap pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Alarm ini juga terhubung dengan LKPP, KPK, dan BPKP,” kata Hendrar, pada acara ICEF 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, (31/5).

Hendrar menjelakan beberapa modus korupsi yang berpotensi terjadi. Salah satu modus adalah pembelian barang atau jasa oleh pejabat pengadaan dari perusahaan yang sama secara berulang. Contohnya, jika beberapa paket pengadaan dikerjakan oleh perusahaan yang sama, maka potensi korupsi bisa terjadi akibat adanya kongkalikong antara pejabat pengadaan dan perusahaan tersebut, katanya.

“Alarm pertama akan muncul ketika ada pembelian barang atau jasa dari perusahaan yang sama terus-menerus. Misalnya, paket A, B, dan C semuanya dikerjakan oleh PT A, itu akan memicu alarm. Bahkan, jika perusahaan berbeda tapi pemiliknya sama, alarm juga akan muncul,” jelasnya, ujarnya.

Modus lainnya adalah ketika produk baru yang ditayangkan di LKPP langsung ditransaksikan oleh pejabat pengadaan, padahal produk serupa dengan harga yang sama sudah ada sebelumnya. Hal ini juga menimbulkan potensi korupsi.

Hendrar menekankan pentingnya adanya kompetisi dalam E-Katalog. Pejabat pengadaan harus mencari harga terbaik dari banyaknya produk yang ditawarkan di E-Katalog, dan melakukan negosiasi untuk memastikan harga yang dibeli tidak lebih mahal dari harga pasar.

“Kita juga membutuhkan mini kompetisi dan negosiasi, terutama dengan membandingkan harga pasar. Jangan sampai pemerintah membeli produk dengan harga lebih tinggi dari pasar. Jika ini terjadi, alarm akan muncul,” ungkapnya.

Tambahnya, upaya ini menunjukkan komitmen LKPP dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih ketat, punkasnya. (DM1)