NTB Resmi Terima Pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan: Langkah Baru Menuju Peningkatan Infrastruktur
MATARAM, (Divipromedia.com). – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerima penyerahan pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal mengatakan dalam rencana induk pelabuhan (RIP), Pelabuhan Gili Trawangan bersama Gili Air dan Gili Meno statusnya masuk dalam Pelabuhan Bangsal, Pemenang sebagai pelabuhan pengumpan regional.
“Jadi pelabuhan pengumpan regional ini wilayah kerjanya Gili Trawangan, Air dan Meno. Tetapi secara kerjanya Pelabuhan Gili Air dan Meno itu dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, namun kendalinya pemerintah provinsi, karena pengelolaannya masuk dalam Pelabuhan Bangsal yang dikelola provinsi dan nanti (Gili Trawangan, red) itu diserahkan pusat ke kita (Pemprov, red),” ujarnya di Mataram, Selasa (11/2).
Ia mengakui secara potensi bila Pelabuhan Gili Trawangan diserahkan ke provinsi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Contoh di tahun 2024, setelah Pelabuhan Bangsal diserahkan pengelolaannya ke provinsi, jumlah PAD diperoleh dari tempat itu mencapai Rp1,4 miliar lebih.
“Di tahun 2025 kita menargetkan PAD dari Pelabuhan Bangsal itu naik 300 persen atau sekitar Rp3 miliar lebih. Nah, kalau ini (Pelabuhan Gili Trawangan, red) diserahkan ke kita dari pusat, maka kita perkirakan akan jauh lebih meningkat lagi dari sisi PAD,” terang mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.
Menurutnya, peningkatan PAD dari Pelabuhan Gili Trawangan bisa diukur dari jumlah penumpang yang menuju destinasi wisata andalan di NTB itu. Sebab, dalam sehari saja ketika kunjungan ramai wisatawan yang datang penyeberangan dari Bali menuju kawasan itu bisa mencapai 3.000 sampai 3.500 orang.
“Paling tidak akan berdampak pada PAD kita. Karena yang masuk saja itu 3.000 sampai 3.500 orang wisatawan sehari,” ujarnya.
Faozal mengaku bahwa sampai dengan saat ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus terkait rencana pengalihan status pengelolaan Pelabuhan Gili Trawangan tersebut. Karena, sepenuhnya kapan penyerahan itu dilakukan tergantung pemerintah pusat.
