Nomenklatur Kementerian Pemerintahan Prabowo Alami Perubahan

Nomenklatur Kementerian Pemerintahan Prabowo Alami Perubahan

JAKARTA, divipromedia.com– Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadirkan sejumlah perubahan pada nomenklatur kementerian. Beberapa kementerian baru dibentuk, dan ada pula yang dipecah untuk meningkatkan efisiensi.

Perubahan ini disampaikan oleh beberapa tokoh yang telah ditunjuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra, yang mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam struktur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kemenko Polhukam Dipecah

Advokat Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Usai pertemuan yang berlangsung singkat, Yusril menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua kementerian baru: Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum dan HAM.

Menurut Yusril, Kemenko Hukum dan HAM akan mengoordinasikan beberapa lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, imigrasi, serta lembaga pemasyarakatan. “Kejaksaan dan kepolisian juga akan dikoordinasikan, namun KPK tetap independen dan berada di luar pemerintah,” jelas Yusril.

Pemecahan Kemenko Polhukam ini, lanjut Yusril, telah dibahas sejak lama oleh tim Prabowo. “Ini bukan bidang yang sepenuhnya baru, sudah lama dibicarakan,” ujar mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2004 tersebut.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Terpisah

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, juga telah menerima mandat dari Prabowo untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mu’ti menyampaikan bahwa ia akan didampingi oleh dua wakil menteri, meskipun belum diketahui siapa yang akan mengisi posisi tersebut.

Mu’ti menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kunci membangun bangsa. “Pendidikan adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat UUD 1945,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemisahan kementerian ini bertujuan untuk fokus pada pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah, serta pendidikan informal dan nonformal. “Tidak ada penjelasan khusus mengapa kementerian ini dipisahkan, hanya disampaikan bahwa tugas ini sangat penting dan sentral,” jelasnya.

Penyusunan Kabinet Masih Berlanjut

Sampai saat ini, Prabowo telah memanggil 35 calon menteri, termasuk Yusril Ihza Mahendra dan Abdul Mu’ti. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa jumlah calon menteri yang dipanggil akan terus bertambah hingga mencapai 46 orang. Namun, belum semua nama yang dipanggil akan dipastikan menjadi menteri di kabinet Prabowo.

“Kita akan lanjutkan pemanggilan pada pukul 18.30 WIB. Beberapa nama lagi akan dipanggil, dan kita selesaikan hari ini,” ungkap Dasco.

Adapun beberapa nama yang telah dipanggil antara lain Natalius Pigai, Fadli Zon, Saifullah Yusuf, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Zulkifli Hasan. Meski begitu, belum ada perwakilan dari PDIP yang dipanggil, dan Dasco meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita lihat saja nanti. Hari ini pemanggilan menteri sampai selesai, semuanya akan dituntaskan hari ini,” tutup Dasco.

Dengan demikian, struktur kabinet Prabowo perlahan mulai terbentuk, dan berbagai perubahan nomenklatur kementerian diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan. (DM1)