MK Putuskan Ambang Batas Pilkada, Kurangi Calon Tunggal pada Pilkada 2024

Ia menyebutkan contoh Pilkada di Jawa Timur dan Jakarta, di mana sebagian besar parpol mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Ridwan Kamil, yang mengakibatkan pilihan lain menjadi terbatas.

Jika tidak ada kandidat lain yang memenuhi ambang batas, maka lawannya hanya kotak kosong.

Menurut Siti, kondisi ini menunjukkan partai politik tengah kehilangan kedaulatan dan otonomi dalam mengusung kadernya. “Parpol tidak percaya diri dalam mempromosikan kader sendiri dan tidak merasa bersalah dengan situasi ini,” katanya.

Hal ini, menurutnya, berbahaya bagi demokrasi Indonesia, karena kompetisi politik yang sehat menjadi terancam.

Siti menegaskan bahwa sistem multipartai perlu ditinjau ulang untuk menghindari ancaman terhadap demokrasi. Penyederhanaan sistem diperlukan, dan perbaikan terhadap paket Undang-Undang (UU) Politik menjadi solusi yang mendesak. “UU Politik sudah sangat tua dan tidak relevan dengan perubahan zaman,” tambahnya.

Revisi menyeluruh terhadap UU Partai Politik, UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), UU Pemilu, dan UU Pilkada diharapkan dapat mendorong demokrasi Indonesia yang lebih substantif.

Siti mengingatkan pentingnya mempersiapkan fondasi demokrasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045, agar negara tidak gagal dalam menciptakan kompetisi politik yang sehat. (DM1)