MENPANRB RI Kunjungan Di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon

divipromedia.com, CIREBON – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (04/03). Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon yang diresmikan sejak Juli 2023 itu. Tiga puluh tujuh instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP. Untuk itu Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.

“Kedepan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.

Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya, punkasnya.

Pak Menteri Mengusulkan Peningkatan Optimalisasi Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). menyatakan keinginan untuk meningkatkan optimalisasi layanan di MPP. Beliau menyambut baik masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian, di antaranya adalah kurangnya fasilitas dan peralatan, serta perlunya peningkatan pada SDM, Tutur Bupati Cirebon, H. Imron saat dikonfirmasi usai mendampingi Menteri PANRB di MPP kabupaten Cirebon.

Menurut Bupati Cirebon, Dalam kunjungan kerja (kungker) tersebut, Menteri juga mengapresiasi partisipasi dan masukan yang telah diberikan. Terdapat kebutuhan mendesak akan peningkatan peralatan di MPP, termasuk fasilitas yang masih kurang optimal. Selain itu, perlu diperhatikan pengembangan SDM dan peningkatan pelayanan di wilayah Cirebon Timur, seiring dengan kebutuhan masyarakat di sekitar.

Lanjutnya, Menteri menyampaikan bahwa pelayanan di (MPP), khususnya untuk warga Cirebon Timur, perlu diperhatikan dengan lebih mendalam. Meskipun anggaran terbatas menjadi kendala, diharapkan pihak terkait dapat mencari solusi agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, kata H. Imron.

Di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten Cirebon, Menteri optimistis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat direalisasikan untuk kepuasan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.” Ujar H. Imron.

Disambung Sekretaris Deputi Pelayanan Publik PANRB, Akik Dwi Suharto, menyampaikan hasil kunjungan kerjanya di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Dikonfirmasi usai kegiatan tersebut, Akik menyatakan, ‘Saya hanya mendampingi Pak Menteri, namun bersyukur beliau bisa hadir meskipun memiliki jadwal lain. Beliau memberikan berbagai masukan terkait integrasi pelayanan ke depan. Tidak hanya tentang pengumpulan layanan di satu tempat, tetapi juga pentingnya mendukungnya dengan sistem informasi yang memadai.’

Akik menyoroti pentingnya komunikasi antarlayanan untuk mempermudah masyarakat. Ia menjelaskan, ‘Tujuannya agar masyarakat tidak perlu berkali-kali menginput data saat mendaftar. Misalnya, ketika mendaftar, data tersebut dapat digunakan secara efisien dalam mendapatkan layanan tanpa perlu proses pendaftaran berulang. Saat ini, kami sedang mengembangkan Mal Pelayanan Publik digital, yang telah mengintegrasikan dua layanan terkait izin nakes. Rencananya, integrasi ini akan diperluas secara nasional untuk izin nakes.’”

Dalam upaya meningkatkan layanan publik, pemerintah tengah membangun portal layanan publik sebagai super EPS nasional. Portal ini akan menyediakan minimal empat layanan utama: pendidikan terintegrasi, kesehatan terintegrasi, bantuan sosial, dan kepolisian dengan kemungkinan menyertakan layanan SIM dan SKCK.

Proyek ambisius ini dijadwalkan selesai tahun ini, dengan harapan dapat diluncurkan secara resmi. Tujuannya adalah menciptakan sistem layanan yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Meskipun setiap Kabupaten dan Kota memiliki sistem informasi, upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini diatur agar dapat saling berkomunikasi dan mengintegrasikan data dengan lancar. Semoga dengan peluncuran ini, kita dapat menyaksikan Indonesia memiliki sistem layanan yang efisien dan terhubung secara menyeluruh.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus berkoordinasi untuk memperbaiki aspek-aspek yang telah arahan pa Menteri PANRB. “Mereka merencanakan penerapan prinsip satu pintu dengan konsep layanan publik yang menggabungkan berbagai elemen, termasuk omni channel. Omni channel tidak hanya terbatas pada aspek tertentu, tetapi juga akan menyertakan layanan mobile, seperti yang sudah diterapkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon”, katanya.

Upaya mereka melibatkan layanan investasi UMKM ke desa-desa dengan pendekatan jemput bola. Selain itu, penerapan layanan anjungan Mandiri, termasuk samsat, dukcapil, dan layanan digital, menjadi latar belakang dari semua inisiatif ini. Semua layanan tersebut diintegrasikan melalui sistem informasi agar efisien dan terkoneksi.

Pentingnya mendekatkan layanan kepada masyarakat tercermin melalui pembangunan gerai, seperti yang telah dilakukan di kecamatan Arjawinangun dan Ciledug. Gerai ini merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan prinsip omni channel, mempermudah akses masyarakat tanpa harus datang secara langsung. Rencana pembangunan e-kios juga menjadi bagian dari sistem ini, memungkinkan akses data secara efisien dan terindikasi, Ungkapnya. (DM1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *