Hot

KPU Usulkan Anggaran 2025 Rp3 Triliun, Usulan Akademi Pemilu Ditolak DPR

11/09/2024 - 8:18 pm

Anggaran 2025 Rp3 Triliun

JAKARTA, divipromedia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 3,06 triliun untuk tahun 2025.

Salah satu alokasi dana tersebut adalah rencana pendirian Akademi Pemilihan Umum (Pemilu) Republik Indonesia. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari DPR RI.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa anggaran KPU di tahun 2025 akan dialokasikan ke dalam tiga satuan kerja, yaitu KPU Pusat, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota.

Total anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp 3.062.311.327.000. Tutur, Ketua KPU Afif dalam keterangan, Jakarta rabu, (11/9).

Menurut Afif, KPU Pusat akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 1.087.310.004.000, KPU Provinsi sebesar Rp 664.301.061.000, dan KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.310.700.262.000.

Dana ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penataan organisasi, evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, serta pendataan daftar pemilih tetap (DPT) berkelanjutan.

Afif menjelaskan bahwa KPU mengusulkan pendirian Akademi Pemilu dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Akademi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal KPU. Tetapi kegiatan tersebut ditolak Pada rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, kemarin Selasa (10/9/2024),

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pihaknya tidak menyetujui usulan pendirian Akademi Pemilu. “Komisi II DPR RI tidak menyetujui pendirian Akademi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” ujar Doli.

Meskipun usulan Akademi Pemilu ditolak, Komisi II DPR RI tetap menyetujui total pagu anggaran KPU sebesar Rp 3,06 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung manajemen dan penyelenggaraan Pemilu dalam upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Anggaran ini akan digunakan pada tahun 2025 dan mencakup berbagai program KPU, termasuk evaluasi Pemilu, penataan organisasi, serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan KPU. (DM1)