Kemendagri Terima 300 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Pelanggaran Netralitas ASN

JAKARTA, divipromedia.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) menerima lebih dari 300 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa kasus-kasus tersebut mencakup berbagai wilayah, termasuk indikasi pelanggaran serius di Buton Selatan dan Gayo Lues.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar Rabu (20/11/2024), Bima Arya menjelaskan bahwa salah satu kasus yang menarik perhatian adalah dugaan rotasi jabatan di Buton Selatan, yang dianggap melanggar aturan.

“Laporan dari Kemendagri menunjukkan ada indikasi pelanggaran netralitas ASN, seperti di Buton Selatan. Kasus rotasi jabatan yang tidak sesuai aturan sudah dibatalkan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menganulir keputusan yang tidak sesuai regulasi,” ujar Bima Arya kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Tak hanya itu, Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor menyebut adanya laporan konflik kepentingan oleh seorang kepala daerah di Gayo Lues, Sumatera Utara.

Dugaan tersebut tengah diproses lebih lanjut, dengan rencana rotasi jabatan untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga.