Harga Lahan di Ibu Kota Nusantara: Investasi Masa Depan yang Menjanjikan

Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara yang Lebih Terjangkau dan Lebih Maju

Divipromedia.com, JAKARTAPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan gambaran menarik tentang harga lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang saat ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Balikpapan dan Jakarta.

Dalam acara peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jokowi mengungkapkan bahwa harga lahan di IKN berkisar antara Rp400.000 hingga Rp800.000 per meter persegi.

“Untuk saat ini, harga lahan di IKN berada di kisaran Rp400.000 hingga Rp800.000 per meter persegi,” ungkap Jokowi, Selasa (4/6/2024).

Perbandingan harga lahan di IKN dengan Balikpapan yang mencapai Rp15 juta per meter persegi, serta Jakarta yang mencapai Rp200 juta per meter persegi, menunjukkan betapa menariknya potensi investasi di IKN.

Jokowi juga menekankan bahwa harga lahan di IKN bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Kepala Otorita IKN yang baru.

“Harga lahan di Jakarta mencapai Rp200 juta per meter persegi. Namun, harga di IKN yang saat ini Rp400.000 hingga Rp800.000 per meter persegi bisa saja berubah. Ini sangat tergantung pada kebijakan Kepala Otorita IKN,” tambahnya.

Jokowi mendorong masyarakat untuk melihat peluang investasi di IKN sebagai langkah strategis untuk masa depan.

Pembangunan infrastruktur di IKN sedang berlangsung secara masif, termasuk pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN dalam waktu tempuh sekitar 30-40 menit, serta pembangunan bandara yang hanya berjarak 15 menit dari IKN.

“Pembelian lahan di IKN adalah investasi masa depan. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, harga tanah di IKN diprediksi akan semakin meningkat,” kata Jokowi.

Dengan harga lahan yang masih terjangkau dan potensi kenaikan nilai properti di masa depan, Ibu Kota Nusantara menawarkan peluang investasi yang sangat menarik.

Apalagi, dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, IKN siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang menjanjikan bagi investor dan masyarakat, punkasnya.

Seraya di katakan, Plt memiliki tugas yang sama dengan kepala dan wakil kepala definitif hingga ditunjuknya kembali kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Basuki pada Rabu, (5/6).

Basuki bertugas untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sesuai dengan konsep Nagara Rimba Nusa.

“Fokus utama kami adalah mempercepat pelaksanaan program. Kami yakin Otorita telah menyiapkan program-program terkait pembangunan IKN,” jelasnya.

“Kami berdua ditugaskan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, sesuai dengan desain urban yang telah ditentukan dalam sayembara sebelumnya, yaitu pembangunan IKN dengan konsep Nagara Rimba Nusa,” tambah Basuki.

Untuk itu, Basuki berencana segera memutuskan status tanah di IKN. Menurutnya, kejelasan status tanah akan mempermudah masuknya investasi.

“Fokus kami adalah pada pelaksanaan program ini, terutama terkait status tanah dan investasi,” paparnya.

“Kami akan segera memutuskan apakah status tanah di IKN ini akan dijual, disewa, atau menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPPU) sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi,” lanjutnya.

“Dengan kejelasan status tanah, para investor akan lebih memahami posisi mereka sebagai investor di IKN,” imbuh Basuki.

Selain itu, Basuki juga ditugaskan untuk segera membentuk embrio Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Begitu Peraturan Presiden (Perpres) IKN diterbitkan oleh Presiden Jokowi, embrio Pemdasus IKN harus sudah ada.

“Kami juga bertugas untuk mempersiapkan embrio dari Pemdasus Otorita IKN sesuai dengan Perpres UU IKN. Begitu Perpres ditandatangani oleh Bapak Presiden, embrio Pemdasus IKN tersebut harus segera ada,” jelas Basuki.

“IKN tidak serta merta menjadi Pemdasus, karena tugas Otorita IKN adalah mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan oleh Satgas bersama task force dan Kemendagri,” tukas Basuki. (DM1)