Realisasi Defisit APBN 2024 Terjaga pada Level 2,29% PDB

JAKARTA, (Divipromedia.com). – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 berhasil dijaga pada level 2,29% Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang tercatat dalam laporan Semester I-2024 sebesar 2,70% PDB.

“Penurunan defisit ini berkat kinerja penerimaan negara yang solid dan pengendalian belanja yang efektif. Pemerintah tetap dapat menjaga keberlanjutan program-program prioritas, sekaligus memastikan peran APBN sebagai shock absorber yang melindungi daya beli masyarakat,” ujar Wamenkeu. Keterangan serminya, Kamis, (9/1/2025).

Keberhasilan pengendalian defisit tersebut juga tercermin pada penurunan pembiayaan utang yang mencapai Rp91,5 triliun. Hal ini didorong oleh pengelolaan pembiayaan utang yang terukur, serta peningkatan pembiayaan non-hutang yang lebih produktif dan efektif.

Berkat pengelolaan anggaran yang efisien, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat mencapai Rp45,4 triliun.

“SILPA ini menjadi bantalan penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN pada tahun 2025. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang mungkin terjadi di tahun depan,” tambah Wamenkeu.

Di sisi lain, kinerja pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) juga terjaga dengan baik, meskipun di tengah tantangan kondisi global. Pasar SBN tercatat memperoleh inflow sebesar Rp34,59 triliun year-to-date (ytd), menunjukkan bahwa SBN tetap menarik minat investor domestik maupun asing.

Yield SBN juga tetap terkendali, didukung oleh likuiditas pasar yang stabil, dengan bid-to-cover ratio lelang SBN sepanjang 2024 sebesar 2,3 kali.

“Stabilitas ekonomi domestik yang terjaga, didorong oleh fundamental makro ekonomi yang solid dan kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah, menjadi faktor utama yang mendukung minat investor,” jelas Wamenkeu.

Hingga 31 Desember 2024, pemerintah telah mencairkan pembiayaan investasi sebesar Rp81,49 triliun, yang dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, dan penguatan ekspor nasional.

“Realisasi pembiayaan investasi ini mendukung sektor-sektor yang memberikan dampak langsung pada pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” tutup Wamenkeu Thomas. *(Afif Setiawan/Divipromedia)